Reformasi birokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 mengenai Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi, merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) untuk membangun para birokrat agar lebih efektif
dan efisien dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Kaliwungu, pada hakikatnya
merupakan upaya untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan di bidang
kelembagaan (penataan organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya
manusia di lingkungan Kecamatan Kaliwungu, yang pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan
interen pemerintah.
Dalam rangka membina sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Kaliwungu
sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aturan perilaku yang dapat
membuat para pegawai sebagai warga negara melaksanakan etika bernegara secara baik,
sebagai anggota organisasi melaksanakan etika berorganisasi secara baik, sebagai pelayan
dan anggota masyarakat melaksanakan etika bermasyarakat secara baik, dalam
hubungannya dengan sesama pegawai harus melaksanakan etika sesama pegawai secara
baik, serta sebagai individu harus menjaga etika terhadap diri sendiri secara baik.
Untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Aturan Perilaku Pegawai Kecamatan
Kaliwungu yang merupakan standar perilaku minimum, pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan pegawai Kecamatan Kaliwungu dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan
hidup sehari-hari.
Kami mengharapkan agar seluruh pegawai Kecamatan Kaliwungu mematuhi aturan
perilaku ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Pedoman Aturan Perilaku Pegawai
Kecamatan Kaliwungu.

• buku_aturan_perilaku_kecamatan_kaliwungu.pdf